Schneider ULTI EZinstall3, Cara Mudah Pintarkan Rumah

Masih senapas dengan artikel edisi sebelumnya yang terkait smart home, Schneider juga menghadirkan solusi smart homenya di Indonesia. Bekerjasama dengan pengembang properti di kawasan Cibubur, Schneider memperkenalkan ULTI EZinstall3 Mini Home Control. Dengan solusi ini Anda bisa mengendalikan lampulampu rumah, tirai, televisi, dan AC lewat smartphone Anda. Jika dihubungkan dengan IP router rumah, Anda bisa mengendalikan dari luar rumah. Untuk bisa mengendalikan lampu-lampu diruangan rumah, yang diperlukan hanyalah mengubah switch lampu rumah Anda dengan switch ULTI EZinstall3. Terdapat dua tipe switch lampu, switch yang hanya untuk nyala-mati atau switch dimming untuk mengendalikan tingkat kecerahan lampu. Untuk mengendalikan tirai, Anda perlu memasang motor nirkabel di bagian atas tirai. Kendali otomatis untuk perangkat elektronik, seperti AC dan televisi, Anda perlu menambahkan ULTI IR Converter. Dengan perangkat ini Anda bisa mengendalikan AC dan TV lewat infrared yang terdapat di smartphone. Sehingga Anda tak perlu memegang banyak remote control.

Dengan IR Converter yang terhubung dengan router, Anda juga bisa mengendalikan AC dari luar rumah. Sayangnya, untuk bisa mengendalikan penuh seluruh fungsi remote televisi Anda, Anda perlu mengatur satu persatu fungsi tersebut di smartphone Anda, seperti disebutkan Ahmad Faisal Haq, Energy Sustainability Servicees & Lead Generation EcoBuilding, Schneider Indonesia. Sesuai namanya, perangkat dari solusi ini memang mudah untuk dipasang di rumah Anda (easy install). Memanfaatkan frekuensi nirkabel tipe ZigBee untuk komunikasi antar perangkat, Anda tak perlu repot menanam kabel baru atau merenovasi rumah untuk mengaplikasikan perangkat smart home milik perusahaan manajemen energi ini. Faisal menyebutkan, pengguna cukup memasang ulang switch lampu mereka. Switch lampu ULTI EZinstall3 ini juga hanya perlu menggunakan kabel listrik yang sudah ada.

Baca Juga : https://teknorus.com/gambar-keren/

Setelah terpasang, Anda cukup menekan tombol program yang ada di switch untuk menghubungkannya dengan perangkat ZigBee lain yang sudah terpasang. Dengan demikian, antar perangkat kini sudah bisa saling berkomunikasi. “Perangkat ZigBee yang pertama terpasang akan bertindak sebagai koordinator bagi perangkat lainnya,“ terang Faisal. Jadi ketika Anda melakukan pengaturan untuk switch lampu tertentu, maka perintah itu akan diterima koordinator dan diteruskan lewat perangkat ZigBee lain hingga mencapai target. Agar bisa mengendalikan dari luar rumah, Anda perlu IP Gateway milik Schneider yang kemudian akan menghubungkan dengan IP Router rumah Anda. Ferry Kurniawan, Marketing Manager, Solution and Strategy EcoBuilding Schneider Indonesia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini masih menargetkan solusi ini untuk kawasan perumahan sebagai paket penwaran properti yang mereka jual. Meski ia tak menutup kemungkinan pembeli perorangan pun bisa memanfaatkan solusi ini. Untuk mengadopsi solusi bagi rumah cerdas ini, Ferry menyebutkan pengguna perlu merogoh sekitar 5-10 juta rupiah. Itu untuk kon¢gurasi sederhana dengan dua lampu terpasang. Meski tergolong mudah untuk dipasang, namun Ferry masih menyarankan untuk menggunakan jasa teknisi Schneider untuk pemasangan. Setelah seluruh perangkat terpasang, Schneider menyertakan so?ware manajemen. So?ware manajemen ini hanya bisa dikon¢gurasi dari laptop. Lewat so?ware ini Anda bisa menentukan kon¢gurasi berdasarkan pengaturan tertentu. Apakah Anda ingin semua lampu otomatis menyala saat malam menjelang, AC mati selama Anda bekerja, dan pengaturan lain ketika Anda di rumah. Jika semua sudah siap, maka Anda bisa mensinkronisasi dengan aplikasi ULTI EZinstall di perangkat iOS atau Android.

1 Pemasangan ULTI EZinstall cukup mudah. Ganti saklar rumah Anda dengan saklar pintar ini. Hubungkan kedua kabel listrik ke perangkat ini

2 Tekan tombol program ada saklar Schneider ULTI EZInstall3 untuk menghubungkan perangkat ini dengan perangkat Zigbee lain yang ada di ruangan (gambar 2).

3 Untuk menyetel semua perangkat EZinstall yang sudah terpasang, Anda perlu melakukan konfigurasi lewat aplikasi di PC Anda sebelum mengaksesnya lewat aplikasi di perangkat mobile.

4 Selain lampu, pengturan juga bisa dilakukan pada AC. Suhu ruangan dapat diadaptasikan dengan mood dan lokasi pengguna, apakah sedang dirumah atau diluar rumah.

5 Perangkat mobile Anda juga bisa menjadi pengganti remote di rumah meski Anda harus mengaturnya seacra manual satu persatu tiap fungsi remote itu.

KPK Telisik Lagi Pencucian Uang Wawan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan adik mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, yaitu Tubagus Chaeri Wardhana. Penyidik kemudian meminta Wawan—sapaan Tubagus— dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, ke Rumah Tahanan KPK, Jakarta. “Betul. Masih proses pemeriksaan TPPU. Namun belum dipastikan kapan persidangan,” kata kuasa hukum Wawan, Sukatma, saat dihubungi Tempo, kemarin. Mahkamah Agung memperberat hukuman pidana Wawan dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara. Wawan sendiri sudah mendekam di sel Lapas Sukamiskin sejak eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 25 Februari 2015. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi ini dinilai terbukti menyuap hakim dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten.

Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan bukti keterlibatan Wawan dalam tiga perkara lain, yaitu dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan Provinsi Banten 2011- 2013, dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik kemudian menyita 17 tanah milik Wawan di Bali, 42 mobil mewah, dan sebuah sepeda motor HarleyDavidson. Wawan kembali bermasalah dengan KPK dalam kasus dugaan suap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein, 22 Juli lalu. Penyidik KPK tak menemukan Wawan di dalam ruang selnya saat operasi tangkap tangan. Wawan diduga terlibat dalam dugaan suap pemberian fasilitas khusus dan izin ke luar lapas. Sel Wawan kemudian disegel KPK sebagai tempat kejadian perkara. “Belakangan sering terganggu kesehatannya karena vertigo, squeal stroke, serta masalah pada tulang lutut,” kata Sukatma menjelaskan alasan Wawan tak ada di sel saat operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, juga membenarkan rencana pemindahan tempat tahanan bagi Wawan. Menurut dia, pemindahan Wawan didasarkan pada keputusan dan kebutuhan penyelidik dalam menuntaskan kasus dugaan TPPU. “Pemeriksaan Wawan akan dilakukan di gedung KPK.”

Penjualan Saham Freeport Rampung Bulan Depan

JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum akan menyelesaikan transaksi pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Berdasarkan target pemerintah, transaksi yang komitmennya diteken sejak Juli lalu ini harus rampung pada bulan depan. “Kami usahakan secepatnya untuk diselesaikan,” ujar Head of Corporate Communications and Government Relations Inalum, Rendi Witular, kepada Tempo, kemarin. Menurut Rendi, ada tiga transaksi yang harus diselesaikan Inalum, yakni perjanjian jual-beli hak partisipasi dengan Rio Tinto, perjanjian jual-beli saham dengan PT Indocopper Investama (anak usaha Freeport), serta akad konversi hak partisipasi menjadi saham dengan Freeport McMoran. Rendi mengemukakan bahwa tiga transaksi ini akan diselesaikan secara bersamaan. Inalum melaporkan nilai transaksi mencapai US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 55 triliun. Perusahaan akan menggelontorkan US$ 3,5 miliar untuk membeli 40 persen hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia.

Sisanya dipakai untuk membeli saham dari induk usaha Freeport di Amerika Serikat. Divestasi adalah bagian dari empat poin perundingan kelanjutan operasi Freeport di Indonesia setelah kontraknya habis pada 2021. Selain divestasi, Freeport wajib membangun fasilitas pemurnian tembaga. Adapun pemerintah harus memberikan perpanjangan operasi plus aturan fiskal yang tetap bagi Freeport hingga 2041. Kestabilan fiskal sudah dijamin pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018.

Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengemukakan, bersamaan dengan transaksi, perseroan juga tengah membicarakan pembentukan perusahaan patungan (joint venture company) bersama pemerintah Papua dan pemerintah Mimika. Ketiga pihak masih mengkaji dua opsi patungan: membentuk perusahaan baru atau memakai perusahaan pelat merah daerah yang ada. “Kalau pakai perusahaan daerah yang ada kan bisa lebih cepat,” ujar Budi, Selasa lalu. Nantinya, dia berujar, transaksi akan diteken atas nama perusahaan patungan. Direktur Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Fajar Harry Sampurno, mengemukakan bahwa ada 11 bank yang akan mendanai pembelian saham Freeport. Namun, dari belasan bank itu, tak ada satu pun yang dimiliki pemerintah. Fajar berdalih perbankan pelat merah ogah mendanai karena faktor risiko kurs dan ketersediaan dana. “Bank BUMN tak punya alokasi besar,” kata dia.

Aturan Pajak Tambang Baru Untungkan Daerah

JAKARTA- Pemerintah menerbitkan aturan pungutan perpajakan baru untuk pertambangan mineral, khususnya bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang masih memiliki kontrak karya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 ini juga menandai persetujuan pemerintah terhadap kewajiban fiskal tetap (naildown) bagi PT Freeport Indonesia hingga masa operasinya selesai. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan saat ini hanya Freeport yang memiliki IUPK sekaligus KK. Menurut dia, regulasi ini menguntungkan penambang dan pemerintah daerah, yang mendapat hak untuk menarik setoran 6 persen dari total laba bersih pemegang IUPK. Nilai tersebut kemudian dibagi untuk pemerintah provinsi sebesar 1 persen, pemerintah kabupaten penghasil 2,5 persen, dan pemerintah kabupaten lainnya 2,5 persen. “Pemerintah daerah juga berhak menentukan nilai pajak dan retribusi bagi pemegang izin,” kata Bambang di kantornya, kemarin. Ketentuan ini jauh berbeda dibanding kesepakatan pemerintah-Freeport dalam kontrak karya. Kontrak itu mensyaratkan seluruh pungutan yang ditentukan pemerintah daerah harus disetujui oleh pusat.

Adapun bagian pemerintah pusat terdiri atas hak menerima setoran sebesar 4 persen dari laba bersih pemegang izin. Aturan juga mewajibkan perusahaan menyetor pajak penghasilan (PPh) badan sebanyak 25 persen. Besaran itu lebih kecil dibanding PPh yang termuat dalam kontrak karya sebanyak 35 persen. Namun, kata Bambang, kewajiban lainnya, seperti iuran tetap (land rent) dan royalti, tak berubah dari apa yang termuat dalam kontrak karya Freeport. Nilainya 4 persen untuk tembaga; 3,25 persen untuk perak; dan 3,75 persen untuk emas. “Nilainya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012,” kata Bambang. Bambang membenarkan pemerintah menurunkan kewajiban PPh badan bagi Freeport. Namun dia mengklaim hal itu tak membuat setoran Freeport ke pemerintah lebih kecil dibanding rezim kontrak karya. Sebab, secara kumulatif, kata Bambang, penerimaan negara dari operasi perusahaan tambang yang berinduk di Arizona, Amerika Serikat, ini akan bertambah. “Secara agregat, untuk pemerintah, penerimaannya lebih baik,” tutur dia. Semua kewajiban fiskal ini akan termuat dalam IUPK Freeport.

Namun setoran baru berlaku pada awal tahun setelah IUPK terbit. Pemerintah menargetkan izin khusus Freeport terbit pada tahun ini. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, irit berkomentar ihwal aturan ini. “Kami masih mempelajari dulu PP ini dan akan seperti apa dampaknya terhadap kami dan industri tambang secara keseluruhan,” katanya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengemukakan bahwa beleid baru ini memberi peluang untuk pemerintah Papua mengisi pundi-pundi keuangannya. Salah satu sumber potensial, kata dia, adalah mewajibkan pajak air permukaan dari Freeport. Usaha ini dilakukan pemerintah Papua sejak lama, tapi menemui kegagalan karena pajak tersebut tak diakomodasi dalam kontrak karya. Yustinus menuturkan, pemerintah pusat juga berpotensi menambah untung dari ketentuan PPh badan yang tetap. Pasalnya, dia memprediksi tren pajak ini akan terus menurun. “Sehingga ada kepastian pemasukan untuk kas negara,” kata Yustinus