Aturan Pajak Tambang Baru Untungkan Daerah

JAKARTA- Pemerintah menerbitkan aturan pungutan perpajakan baru untuk pertambangan mineral, khususnya bagi pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang masih memiliki kontrak karya. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 ini juga menandai persetujuan pemerintah terhadap kewajiban fiskal tetap (naildown) bagi PT Freeport Indonesia hingga masa operasinya selesai. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan saat ini hanya Freeport yang memiliki IUPK sekaligus KK. Menurut dia, regulasi ini menguntungkan penambang dan pemerintah daerah, yang mendapat hak untuk menarik setoran 6 persen dari total laba bersih pemegang IUPK. Nilai tersebut kemudian dibagi untuk pemerintah provinsi sebesar 1 persen, pemerintah kabupaten penghasil 2,5 persen, dan pemerintah kabupaten lainnya 2,5 persen. “Pemerintah daerah juga berhak menentukan nilai pajak dan retribusi bagi pemegang izin,” kata Bambang di kantornya, kemarin. Ketentuan ini jauh berbeda dibanding kesepakatan pemerintah-Freeport dalam kontrak karya. Kontrak itu mensyaratkan seluruh pungutan yang ditentukan pemerintah daerah harus disetujui oleh pusat.

Adapun bagian pemerintah pusat terdiri atas hak menerima setoran sebesar 4 persen dari laba bersih pemegang izin. Aturan juga mewajibkan perusahaan menyetor pajak penghasilan (PPh) badan sebanyak 25 persen. Besaran itu lebih kecil dibanding PPh yang termuat dalam kontrak karya sebanyak 35 persen. Namun, kata Bambang, kewajiban lainnya, seperti iuran tetap (land rent) dan royalti, tak berubah dari apa yang termuat dalam kontrak karya Freeport. Nilainya 4 persen untuk tembaga; 3,25 persen untuk perak; dan 3,75 persen untuk emas. “Nilainya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012,” kata Bambang. Bambang membenarkan pemerintah menurunkan kewajiban PPh badan bagi Freeport. Namun dia mengklaim hal itu tak membuat setoran Freeport ke pemerintah lebih kecil dibanding rezim kontrak karya. Sebab, secara kumulatif, kata Bambang, penerimaan negara dari operasi perusahaan tambang yang berinduk di Arizona, Amerika Serikat, ini akan bertambah. “Secara agregat, untuk pemerintah, penerimaannya lebih baik,” tutur dia. Semua kewajiban fiskal ini akan termuat dalam IUPK Freeport.

Namun setoran baru berlaku pada awal tahun setelah IUPK terbit. Pemerintah menargetkan izin khusus Freeport terbit pada tahun ini. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, irit berkomentar ihwal aturan ini. “Kami masih mempelajari dulu PP ini dan akan seperti apa dampaknya terhadap kami dan industri tambang secara keseluruhan,” katanya. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengemukakan bahwa beleid baru ini memberi peluang untuk pemerintah Papua mengisi pundi-pundi keuangannya. Salah satu sumber potensial, kata dia, adalah mewajibkan pajak air permukaan dari Freeport. Usaha ini dilakukan pemerintah Papua sejak lama, tapi menemui kegagalan karena pajak tersebut tak diakomodasi dalam kontrak karya. Yustinus menuturkan, pemerintah pusat juga berpotensi menambah untung dari ketentuan PPh badan yang tetap. Pasalnya, dia memprediksi tren pajak ini akan terus menurun. “Sehingga ada kepastian pemasukan untuk kas negara,” kata Yustinus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *